Aceh, (rina.com): Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk turut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Tanah Rencong.
Permintaan ini disampaikan dengan mempertimbangkan pengalaman kedua lembaga dalam menangani bencana besar seperti tsunami 2004 silam.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan kepada beberapa lembaga internasional, termasuk UNDP dan UNICEF, mengingat rekam jejak mereka dalam penanganan bencana berskala besar,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14-12-25).
Ia menambahkan bahwa surat resmi telah dikirimkan, dengan harapan kedua lembaga tersebut dapat berkontribusi dalam proses pemulihan infrastruktur dan kemanusiaan.
Hingga saat ini, bencana banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan besar di 18 kabupaten/kota di Aceh. Tercatat 419 orang meninggal dunia, 32 dinyatakan hilang, dan lebih dari 474 ribu warga harus mengungsi.
Kerusakan juga meliputi:
– 258 unit kantor,
– 287 tempat ibadah,
– 305 sekolah,
– 431 pesantren,
– 206 fasilitas kesehatan (RS/Puskesmas),
– 461 titik jalan,
– dan 332 jembatan.
Muhammad MTA juga menyebutkan bahwa sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan, baik dari lokal, nasional, maupun internasional, telah turun ke Aceh membantu proses pemulihan. Lembaga tersebut antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, Baznas, EMT AHS UGM, hingga Koalisi NGO HAM.
“Atas nama masyarakat Aceh dan seluruh korban, Gubernur mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan niat baik semua pihak,” tutupnya (rdh/rls)