PEKANBARU, ( Rina.com ) : Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.031.142, mengalami kenaikan 6,63 persen atau bertambah Rp250.646 dibandingkan tahun sebelumnya.
Penetapan tersebut dilakukan setelah Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang UMP dan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) Riau tahun 2027 pada Jumat (20-11-2026).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Ronni Rakhmat, membenarkan bahwa keputusan tersebut telah ditandatangani berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau.
“Alhamdulillah Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau,” ujar Ronni Rakhmat, Jumat (20-11-2026).
Penetapan UMK dan UMSK Ditargetkan Rampung 25 November 2026
Setelah penetapan UMP dan UMPS tingkat provinsi, perhatian selanjutnya tertuju pada pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2027.
Ronni menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota telah mulai melaksanakan rapat untuk menyusun rekomendasi besaran upah minimum di wilayahnya.
Hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada bupati atau wali kota untuk selanjutnya diproses melalui penetapan Surat Keputusan Gubernur Riau.
Pemerintah Provinsi Riau menetapkan batas waktu penetapan UMP dan UMPS paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.
Dengan demikian, pekerja di berbagai kabupaten dan kota di Riau masih menunggu keputusan mengenai besaran upah minimum yang akan berlaku di wilayah masing-masing.
Kenaikan Upah Diharapkan Memperkuat Daya Beli Pekerja
Kenaikan UMP Riau tahun 2027 menjadi perkembangan penting bagi pekerja dan buruh di tengah kebutuhan untuk mempertahankan daya beli serta menghadapi perubahan biaya hidup.
Namun, kenaikan upah minimum tidak hanya perlu dilihat dari persentase pertumbuhan nominal. Dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja juga perlu dinilai berdasarkan perkembangan harga kebutuhan pokok, biaya perumahan, transportasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Dalam perspektif hubungan industrial, kebijakan pengupahan perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan penghasilan pekerja, keberlangsungan usaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam mengawal proses pembahasan upah minimum, khususnya melalui keterlibatan perwakilan pekerja dalam Dewan Pengupahan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum juga menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja.
Dengan ditetapkannya UMP Riau 2027, diharapkan proses penetapan UMK dan UMSK di seluruh kabupaten dan kota dapat berlangsung secara transparan, objektif, dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja serta keluarganya.(budi/rls)
