PEKANBARU – Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, mendampingi Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2025. Penyerahan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (13/02/26).
Laporan hasil pemeriksaan itu diterima langsung oleh Pimpinan BPK Perwakilan Riau, Binsar Karyanto. Dalam kesempatan tersebut, Binsar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan laporan kepatuhan, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Kami mengapresiasi kepatuhan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyampaikan laporan ini. Namun tentu masih ada pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti agar tata kelola anggaran semakin baik dan minim risiko penyimpangan,” tegas Binsar.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa LHP kepatuhan tersebut merupakan instrumen strategis dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.
“LHP kepatuhan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami untuk memastikan seluruh belanja daerah berjalan sesuai ketentuan serta semakin akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK secara serius, tepat waktu, dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Riau demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, patuh regulasi, dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Ahmad Yuzar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi menegaskan bahwa DPRD tidak hanya hadir secara simbolis dalam penyerahan LHP tersebut, melainkan juga akan mengawal secara ketat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK.
“Penyerahan LHP ini bukan akhir, justru menjadi awal untuk melakukan pembenahan. DPRD Kampar akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ini menyangkut uang rakyat, jadi tidak boleh main-main,” tegas Ahmad Taridi.
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan profesional.
“Kami mendorong agar ke depan pengelolaan anggaran semakin transparan, tertib administrasi, dan minim temuan. DPRD siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kampar demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan BPK Perwakilan Riau menjelaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam aspek penatausahaan, pemanfaatan, hingga pengamanan aset daerah
“Laporan ini memberikan masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola anggaran serta meminimalisir risiko penyimpangan,” ujar Binsar.