Bangkinang Kota (rina.com): Pagi itu suasana berbeda terasa di sejumlah kantor pelayanan publik di Kampar. Di tengah penerapan Work From Home (WFH) yang memasuki pekan kedua, rombongan kecil bersepeda tiba-tiba hadir, dipimpin langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Bukan sekadar kunjungan biasa, monitoring ini menjadi cara unik memastikan pelayanan tetap berjalan optimal di tengah perubahan pola kerja.
Mengayuh sepeda dari satu kantor ke kantor lain, Bupati bersama jajaran pejabat meninjau langsung aktivitas pelayanan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (17/4/2026). Langkah ini sekaligus menjadi simbol komitmen efisiensi anggaran dan penghematan energi, sejalan dengan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah bersama sejumlah pejabat lainnya. Mereka menyambangi beberapa titik layanan penting, mulai dari Dinas Pemadam Kebakaran, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, hingga puskesmas dan kantor kecamatan.
Di setiap lokasi, Bupati tak hanya melihat, tetapi juga berdialog langsung dengan petugas. Ia memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“WFH bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas,” tegas Ahmad Yuzar.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi akan terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan pimpinan di masing-masing OPD serta komitmen ASN dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Ardi Mardiansyah menambahkan bahwa monitoring langsung ini penting untuk melihat kesiapan perangkat daerah dalam beradaptasi dengan sistem kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.
Dari hasil pemantauan di lapangan, pelaksanaan WFH di sejumlah OPD dinilai berjalan cukup baik. Aktivitas pelayanan publik tetap berlangsung lancar tanpa hambatan berarti, sesuai standar yang telah ditetapkan.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa transformasi budaya kerja tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi juga diiringi pengawasan nyata di lapangan. Ke depan, evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif. (Neri)