Batam (rina.com) : Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan peran strategisnya, DPRD Kabupaten Kampar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kota Batam pada 18 Oktober hingga 1 November 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Arah Kebijakan Penyusunan APBD TA 2026 serta Tugas dan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Anggaran Keuangan yang Sudah Ditetapkan dalam APBD”.
Bimtek ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kampar untuk memperkuat fungsi utama mereka, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam sebagai mitra pelaksana.
Ketua STAI Ibnu Sina Batam, Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Juni Beddu, Lc., M.A, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Bimtek ini adalah ruang pembelajaran penting agar fungsi DPRD berjalan optimal sesuai regulasi. Ilmu yang didapat semoga menjadi manfaat dan amal jariyah,” ujarnya.
Dengan santai dan bersahabat, Prof. Juni turut memuji kematangan politik para legislator Kampar. “Saya lihat DPRD Kampar sudah sangat matang. Ada yang dua hingga lima periode menjabat. Ini luar biasa, daerah lain masih banyak yang baru satu periode,” ucapnya disambut gelak tawa hangat peserta.
Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat landasan DPRD Kampar dalam menyusun kebijakan anggaran yang akuntabel, transparan, dan pro-rakyat, terutama menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kampar di Batam, Vivin Gunawan, S.STP., M.A dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen DPRD Kampar dalam memperkuat kapasitas kelembagaan.
“Kami dari BPSDM melihat semangat luar biasa DPRD Kampar dalam memperdalam pemahaman fungsi strategis mereka. Ini wujud nyata komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik,” ujar Vivin.
Selain itu, Vivin menyampaikan materi penting mengenai Strategi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Menghadapi Efisiensi Anggaran. Ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan APBD yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, Zulpan Azmi, Sunardi, sejumlah anggota DPRD Kampar, tim monitoring BPSDM Kemendagri, serta narasumber dari berbagai institusi terkait.(rdh)