Bangkinang Kota (rina.com); Suasana serius namun penuh arah tampak di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Selasa (21/04/26). Deretan kepala OPD duduk menyimak, sementara diskusi berjalan intens. Fokusnya jelas: bagaimana keuangan daerah dikelola lebih rapi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa didorong lebih optimal.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar memimpin langsung pertemuan strategis bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi langkah konkret mempercepat tindak lanjut laporan eksekutif sekaligus membenahi tata kelola keuangan daerah.
Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya peran BPKP sebagai mitra pengawasan. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Kami ingin setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata. Tata kelola yang baik bukan pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.
Tak hanya soal administrasi, pembahasan juga mengerucut pada strategi menggali potensi PAD. Bupati menginstruksikan seluruh OPD penghasil untuk lebih inovatif dalam memaksimalkan pajak dan retribusi daerah, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi.
Sementara itu, Evenri Sihombing menyambut langkah proaktif Pemkab Kampar. Ia menegaskan kesiapan BPKP dalam memberikan pendampingan agar peningkatan PAD berjalan tepat sasaran dan tetap sesuai aturan.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran penting Pemkab Kampar, mulai dari Asisten II, Inspektur, hingga puluhan kepala OPD, termasuk Bappeda, BPKAD, dan Bapenda. Kehadiran lengkap ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan menyeluruh di sektor keuangan.
Di akhir arahannya, Ahmad Yuzar kembali mengingatkan bahwa tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau pendapatan daerah sehat, kita punya ruang lebih luas untuk membangun—baik infrastruktur, layanan kesehatan, maupun pendidikan. Semua ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi titik awal penguatan keuangan daerah yang lebih solid, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan Kampar ke depan.(Neri)