Pekanbaru (rina com): Rencana aksi buruh di Kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis (16/04/26) besok mengalami perubahan skema. Massa pekerja yang semula akan menggelar unjuk rasa terbuka, kini mengalihkan agenda menjadi audiensi tertutup.
Perubahan ini dilakukan lantaran adanya benturan jadwal dengan aksi mahasiswa yang lebih dahulu mengantongi pemberitahuan resmi di lokasi yang sama.
Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau, Satria, mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk menghindari potensi gesekan di lapangan.
“Aksi tetap kita laksanakan, namun tidak dengan orasi. Kita arahkan ke audiensi dengan menghadirkan instansi terkait,” ujar pada awal media ini Rabu (15-04-26)
Dalam audiensi tersebut, pihak buruh meminta kehadiran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Riau, serta BPJS Kesehatan Kanwil Riau. Permintaan tersebut disebut telah diakomodir oleh pihak terkait.
Aksi ini merupakan bagian dari instruksi pusat FSPMI yang mengangkat dua isu utama nasional, yakni mendorong pengesahan undang-undang ketenagakerjaan sesuai rekomendasi KSPI-PB, serta penolakan terhadap sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM).
Selain isu nasional, FSPMI Riau juga membawa sejumlah persoalan daerah, termasuk kasus yang menyangkut anggotanya di Kabupaten Rokan Hulu.
Satria menegaskan, perubahan pola aksi tidak mengurangi komitmen perjuangan buruh.
“Ini bukan langkah akhir. Kami akan terus mengawal sampai tuntas, bukan sekadar janji atau lip service,” tegasnya.
Perubahan strategi ini menunjukkan adanya pergeseran pola gerakan buruh di daerah, dari aksi jalanan menuju jalur dialog formal yang lebih terarah . (Amir)